Serikat Pekerja Migas Mengadu Ke DPRD Rohil

www.Newsriau.com– Dari sebanyak 114 orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Migas (SPM) Rokan Hilir (Rohil) kabanyakan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri karena tidak dipakai oleh perusahaan sub kontraktor yang bekerjasama dengan PT Chevron.

Adanya permasalahan itu, membuat sejumlah pengurus SPM Rohil mengadu ke Komisi A DPRD Rohil agar mereka sebagai anak tempatan dimanfaatkan oleh sub kontraktor PT Chevron, Selasa (20/9). Kedatangan pengurus SPM Migas ini disambut Sekretaris Komisi A DPRD Rohil, Afrizal.

Dalam keterangannya Ketua SPM Migas Rohil Syahrizal mengungkapkan, dari 114 orang anggotanya hanya beberapa orang yang masih bekerja di sub kontraktor PT Chevron. Bahkan diantaranya ada yang sudah tidak bekerja selama setahun.

Alasan para sub kontraktor tidak memakai pekerja lokal lanjut Syahrizal, para pekerja lokal tidak memiliki sklik khusus yang sesuai dengan standar PT Chevron. Padahal mereka semua telah memiliki sklil dan sertifikat untuk bekerja dibidang migas.

“Kami meminta agar perusahaan sub kontraktor PT Chevron memanfaatkan tenaga kerja lokal yang benar-benar telah memiliki sklil dan sertifikat. Kami minta agar perusahaan sub kontraktor PT Chevron tidak lagi membawa pekerjanya yang dari Duri,” jelas Syafrizal.

Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Rohil Afrizal menyambut baik kedatangan pengurus SPM Rohil itu. Afrizal berjanji akan memfasilitasi untuk mengadakan hearing mempertemukan pihak SPM Rohil, Disnaker Rohil, PT CPI, Sub kontraktor PT CPI serta PT Pertamina pekan depan.

‎”Khusus untuk perushaan Migas yang beroperasional di Rohil termasuk dibawah naungan PT Chevron kita meminta pada perusahaan agar mendahulukan anak tempatan atau pekerja lokal sesuai bidang yang diperlukan,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menambahkan, akan membantu SPM Rohil untuk memberikan surat dukungan dari DPRD dan Disnaker agar mereka dipakai kembali. Menurutnya tidak adalasan bagi sub kontraktor PT Chevron untuk tidak memakai tenaga kerja lokal karena telah memiliki sertikat dan keahlian dibidangnya masing-masing.

Disamping itu, Afrizal juga menyangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disnaker. Dilapangan telah banyak ditemui pekerja yang berasal dari duri. Disayangkannya juga, pihak perusahaan juga tidak memberikan laporan ke Dinskaer jika membawa perkerja dari luar untuk dipekerjakan di Rohil.

“Kita akan minta Disnaker buat ketegasan agar setiap perusahaan yang beroperasi di Rohil harus melaporkan data jumlah pekerjanya,” pungkasnya. (wal)